Kopi Tubruk Itu Jujur Rasanya

June 9, 2010 - Posted by Hans Guritno - 2 Comments

Kopi telah dikenal sejak sebelum  abad  ke sembilan yang lalu, ketika seorang gembala kambing yang bernama Kaldi ikut mencicipi buah kopi ceri segar yang dipetiknya langsung dari pohon kopi, akibat terinspirasi oleh kambingnya yang sangat gemar memakan buah kopi segar.

Kopi yang awalnya tumbuh dan ditemukan di Etiopia Africa memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga berkembang berbagai cara mengolah  dan cara ritual minum kopi  sesuai dengan budaya dari setiap negara.

Pada tahun 1300 para Sufi telah memulai minum Kahwa (kopi) kopi goreng atau sanggrai, disedu dengan air panas, dan  pada tahun 1453 kopi telah dinikmati didalam  kerajaan Ottoman Turki, dan disertai berdirinnya Kedai Kopi pertama didunia yang bernama Kiva Han. dari Turki kopi masuk daratan  Eropa, seperti Swedia, Inggris, Prancis, Italia, dan sekitarnya.

Tanaman kopi  dapat tumbuh subur disekitar belahan tengah bumi atau disepanjang garis khatulistiwa, maka para kolonialis mengembangkan tanaman kopi  ke Asia hingga ke Amerika Tengah (Columbia, dan  sekitarnya), dan Amerika Selatan (Brazil).

Kopi Indonesia merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan Kopi dunia, hingga kini Indonesia masih menjadi peng export kopi terbesar nomer empat didunia, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran penjajahan Belanda/ VOC yang telah menikmati kekayaan bumi Nusantara

Belanda  memulai penanaman kopi ditanah Jawa sejak tahun 1696, sehingga sang penjajah menjadi exportir kopi yang terbesar di dunia, ketika itu nama JAVApun menjadi   identik dengan kopi,  Java dikenal sebagai Kopi yang kaya akan cita rasa dan aroma yang khas terlebih jika di blending atau dicampur dengan kopi arab asal Yaman Meccha, campuran tersebut dikenal dengan Mocha Java, campuran ini sangat digemari diseluruh dunia karena aroma ,  citra rasa, kekentalan,  keasaman  yang dianggap seimbang dan jauh lebih mantap dari kopi ….(selera pribadi).

Lebih dari 300 tahun kopi Indonesia dikenal didunia seperti Java, Sumatra     ( Mandailing, Lintong, Sidikalang), Toraja, Bali, dan banyak lagi varitas lainya, sebagian besar perkebunan di Indonesia  sedikitnya 80% dikelola oleh perkebunan rakyat yang sisanya milik Pemerintah (PTP) , yang terdiri 90% kopi jenis Robusta dan 10% Arabica yang tersebar diseluruh Nusantara, kita pun tidak pernah peduli  yang penting Kopiku kental manis, hitam pekat, tanpa aromapun jadi, begitulah selera sebagian besar para peminum kopi tubruk khususnya di Jawa.

Dari mana istilah sebutan Kopi Tubruk ? tidak diketahui secara pasti siapa yang telah memberikan nama tersebut, mungkin saja karena kita terbiasa dengan minum Teh Tubruk, serbuk teh yang ditubruk langsung dengan air panas, merupakan cara yang  sama dengan cara pembuatan kopi  tubruk.

Para ahli cupping test ( quality grading)  ahli dibidang mencicipi kopi untuk menentukan score kopi  atau karakter kopi, cara tubruk langsung bubuk kopi yang di sedu dengan air panas merupakan cara standar yang digunakan, karena cara ini dianggap  jujur, tanpa tekanan mesin (espresso) atau tanpa campuran apapun.

Dari tubrukan  kopi bubuk ini dengan air panas  dapat mengeluarkan karakter asli kopi , seperti Aroma, Cita rasa (Flavor),  ketebelan rasa (body), hingga keasaman (Acidity) yang setiap pointnya memiliki nilai atau jumlah score sehingga menentukan tingkat keuggulan dan kelas kopi itu sendiri yang pada ahirnya menentukan qualitas dan harga kopi, yang tentunya para ahli memiliki standart sertfikasi yang dikeluarkan oleh SCAA ( specialty coffee association of america) konon kabarnya Indonesia baru memiliki dua puluhan orang, ironi bagi negara peng export kopi terbesar didunia.

Budaya minum  kopi tubruk adalah merupakan cara yang sejak lama dilakukan di Jawa,  sedang cara  direbus langsung disaring banyak dilakukan di luar Jawa seperti Sumatra Utara, Aceh Gayo dan ditempat lainnya namun cara saring tidak mengurangi  kejujuran Cita rasa kopi itu sendiri, meskipun kadang kita tidak terlalu paham jenis kopi apa yang kita minum, Robusta atau Arabica dan bagaimana karakternya, karena para produsen kopi kita tidak pernah menempelkan keterangan pada kemasan  jenis  kopi apa yang dijualnya, yang penting nikmat!

Sebagai bangsa kita hendaknya bersyukur telah diberi kekayaaan alam yang dapat tumbuh berbagai varitas kopi yang tersebar dari Aceh hingga Papua, 300 tahun lebih bangsa lain telah belajar dan menikmati hasil kekayaaan dari kopi nusantara, Ironi nya masih banyak  petani kopi  yang belum menikmati kehidupan yang layak.

Cita rasa  Kopi Tubruk  yang  jujur, mungkin dapat kita jadikan inspirasi  untuk menjadikan bangsa ini jujur dalam segala hal dan para elit hendaknya dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif untuk para petani kopi, agar mereka hidup lebih layak.

Mari kita mencoba berbagai cita rasa dan karakter kopi nusantara dari mulai Aceh Gayo, hingga Wamena, jangan takut minum kopi, menurut penelitian berbagai sumber, kopi mengandung anti oksidan yang tinggi, dapat mereduksi berbagai penyakit seperti Dibetes, Parkinson, kanker hati, kanker kulit, dll.

Jika Anda takut tidak tahan cafeein, anda dapat meminum kopi Decaffein,  kopi yang tidak mengandung cafein, atau kopi jenis Arabica yang kandungan cafeinnya 50% lebih rendah dibanding jenis Robusta.

Nyuk ! kita ngopi ! biar enggak Low Bat.

Continue Reading...


James Cameron Maestro Box Offices Sepanjang Masa

January 10, 2010 - Posted by Hans Guritno - Comments Off

Sutradara kelahiran Kanada yang satu ini memang layak untuk di sebut maestro Film box office yang hampir tak tertandingi. James Cameron pria kelahiran 56 tahun silam ini bisa di katakan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi alias makin bertambah usia justru semakin ciamik.

Entah dari mana datangnya ide-ide brilian dan sensasional itu kerap kali merasuki isi tempurung kepalanya, seolah-olah apa yang di genggamnya, langsung berubah menjadi karya yang spektakuler dalam teknologi film diabad ini.

Belum sempat orang berhenti berdecak kagum dengan ‘Titanic’ nya, kini film bergenre science fiction epic (AVATAR) langsung saja nge-gas habis alias full trotle menyalip film-film unggulan yang saat bersamaan sedang di putar di pelbagai bioskop di Amerika Serikat. Avatar (2009) berhasil membuat gebrakan sebagai film box offices hanya dalam kurun waktu kurang dari 17 hari, sejak peluncurannya. Bahkan dalam tempo sesingkat itu, Avatar berhasil meraup keuntungan  1 milyar dollar lebih di seluruh dunia.

Jika kita melihat data 5 besar box office sepanjang decade terahir, posisi Avatar masuk dalam 5 besar urutan film terlaris di dunia  urutan pertama juga dipimpin oleh  Film besutan James Cameron sendiri,  Titanic yang di rilis pada tahun 1997 masih belum terkalahkan dalam perolehan  tiket sebesar 1,842 milyard dolar, urutan kedua adalah Avatar dengan jumlah perolehan tiket sebesar 1,335 milyar dollar, ketiga di duduki  Film The Lord of the Ring (Return of The King) dengan jumlah perolehan 1,129 milyard dollar, urutan keempat  Film Pirates of The Caribbean ( (Dead Man`s Chest) dengan perolehan 1,061 milyard dollar, dan urutan terakhir, Film Batman (Dark Night) berhasil memperoleh 1.002 milyard dollar.

Produksi Avatar yang di telateni oleh Cameron`s selama  4 tahun  ini, merupakan karya baru yang mempergunakan teknologi digital virtual  dan 3D animasi yang hasilnya akan lebih spektakular, jika ditonton dengan sitem projector Digital yang kini sedang berkembang di dunia terutama di Amerika, dukungan bioskop-bioskop Digital ini, telah memberikan kontribusi  sebesar 70%  dari pendapatan Avatar, karena harga tiketnya lebih mahal rata-rata 10 hingga 15 US dollar jika dibanding dengan  harga tiket bioskop biasa.

Avatar merupakan film yang berbudget super mahal sekitar 300 juta dollar belum termasuk biaya marketing dan promosi sebesar 150 juta dollar, flm yang  di produksi oleh  20th Century Fox  ini telah memperoleh penghargaan The Best Motion Pictures dari Golden Globe, Film ini juga diramalkan bakal masuk nominasi Oscar ” ujar Paul Dergarabedian, pengamat dan analis box-office Hollywood. yang tentunya akan mengukir ulang debut James Cameron dalam karyanya Titanic yang pernah memperoleh Piala Oscar (11 Academy Award)  12 tahun lalu.

Continue Reading...


ADA APA DI TAHUN MACAN 2010

January 2, 2010 - Posted by Hans Guritno - 2 Comments

Tahun 2010, dalam kalender Cina (Hsia) dilambangkan sebagai Tahun Macan yang ber elemen Logam YANG(+) duduk diatas elemen kayu – hal tersebut merefleksikan siklus yang destruktif dimana logam akan mengahancurkan kayu, . unsur logam juga melambang senjata atau pedang yang berhubungan dengan peperangan kekuatan militer yang maskulin. Maka tahun 2010 dapat diartikan tahun konflik tahun tidak ada keharmonisan dan perdamaian, berbagai masalah akan muncul di tahun 2010.

Logam yang juga simbol kepemimpinan, kesetiaan kepada teman-teman, dan rasa keadilan. orang akan datang untuk mendukung dan membela teman-teman mereka sedang diserang atau dizolimi. Dengan demikian, hal ini dapat menyebabkan lebih bahaya konflik global dengan negara-negara keberpihakan dan membuat aliansi militer. Sehingga dapat menyebabkan lebih banyak kerugian dan kerusakan dari kesalahan ceroboh. dengan demikian, perlu untuk semua para pemimpin dunia untuk menahan diri dan bermain tenang dalam menghadapi perselisihan dan konflik.

Tahu Macan 2010 merupakan siklus dari 60 tahunan Ini berarti bahwa kita mengalami tahun yang sama dengan tahun 1950. tahun ketika dunia bersaing dalam membuat bom atom. Presiden Harry S. Truman memerintahkan pengembangan bom hidrogen pada Januari 1950. Dan Uni Soviet mengklaim memiliki bom atom pada bulan Maret Dan pada bulan Juni, perang Korea pecah dan bergabung dengan pasukan AS dalam membela Korea Selatan dengan Korea Utara.. Dukungan serangan tentara Cina pada bulan November dan meluncurkan serangan balasan besar-besaran terhadap Korea Selatan dan pasukan AS

BENCANA & PENYAKIT

Tahun 2010 diperkirakan kecelakaan akan muncul terutama bahaya Nuklir Iran, Korea Utara akan memicu ketegangan International, Bencana Alam seperti Gempa Bumi, Gunung Meletus, yang banyak memakan korban anak-anak dan bencana kebakaran hutan akan lebih banyak terjadi.

Kualitas udara akibat global warming dan pengaruh kosmik akan bertambah buruk, sehingga banyak menimbulkan penyakit-pnyakit seperti, Pernafasan, Paru-paru, hidung, alergi, kulit, penyakit perut diare, usus, penyakit –penyakit tersebut merupakan refleksi dari unsur logam.

EKONOMI & BISNIS

Meskipun tahun Macan 2010 merupakan tahun yang penuh konflik dan tidak harmonis, namun tahun Macan merupakan simbol yang memiliki benih Api yang dapat mendorong stabilitas ekonomi kearah yang lebih baik dan optimis dibanding tahun sebelumnya, bursa saham atau pasar modal yang merupakan representasi dari unsur Api akan mengalami Trend kenaikan Indeks yang stabil dan tidak terlalu anjlok seperti tahun sebelumnya terutama pada industri-industri yang memiliki elemen Api dan Tanah (Bumi).

FREE TRADE

Tahun 2010 Indonesia akan kebanjir barang-barang dari Cina, dengan di berlakukannya Free Trade antara Cina dengan negara,-negara di Asean, yang tentunya akan menggangu para pengusaha yang belum siap beberapa industri kemungkinan akan tutup karena tidak dapat bersaing dengan product-product dari Cina yang sangat murah, namun dipihak pengusaha lain dapat memanfaatkan export ke Cina dengan jumlah yang luar biasa, bagi tengkulak atau trader akan mendapat peluang yang menguntungkan dengan dibukanya perdagangan bebas ini.

Bisnis dan Industri yang akan menguntungkan di Tahun Macan 2010 adalah industri yang berkaitan dengan elemen/ unsur Api dan Tanah .

Industri berunsur Api seperti, Entertainment / Hiburan, Film, Keuangan, Energi, Travel, Restaurant / Cafe , dan sejenisnya

Industri yang berunsur Tanah (Bumi) seperti Properti, Developer, Hotel, Pertambangan, Ceramik, dll

Sedang Industri yang berunsur diluar Api dan Tanah tetap active tetapi tidak membuat laba yang jelas seperti Mesin, Teknik, Komputer, dan Industri berteknologi tinggi akan memasuki tahun investasi dengan lebih stabil dibanding dua tahun sebelumnya. Sektor yang berkaitan dengan air seperti perkapalan, komunikasi, minuman, spa akan bergerak maju dengan konservatisme.

Industri yang tidak terlalu menguntungkan adalah unsur kayu. termasuk kehutanan, furnitur, fashion, tekstil, kertas, media, koran dan majalah.

CAPITAL MARKET

IHSG dimungkin akan meningkat hingga menembus ke level 3000 hal ini dipicu oleh pengaruh Macan yang memiliki bibit unsur Api yang  akan menjadi pemicu pergerakan, unsur Api  merefleksikan pasar modal yang cenderung akan membaiknya  bursa International

saham-saham yang berunsur Api dan Tanah akan mendorong meningkatnya Indeks adapun saham-saham yang memiliki prospek peningkatan adalah sektor-sektor di bidang, Properti, Infrastructure, Energi, Tambang, dan yang berkaitan dengan unsur Api dan Tanah.

Mari! kita manfaatkan keperkasaan Tahun Macan 2010, sebagai tahun kebangkitan dan tahun perubahan yang lebih baik.

SELAMAT TAHUN BARU 2010

Continue Reading...


Siaran Pers Tolak RUU PERFILMAN

September 7, 2009 - Posted by Hans Guritno - 1 Comment
TOLAK RUU PERFILMAN!!!
Karena bersifat otoriter, melanggar prinsip demokrasi, melanggar hak asasi warga negara dan kriminalisasi atas kebebasan berekspresi
_______________________________ 
Siaran Pers MPPI ini dibuat dan disampaikan MPPI kepada Pimpinan DPR RI, Ketua Komisi X DPR RI, Ketua Panja RUU Perfilman Komisi X DPR RI dan masyarakat Indonesia serta media massa untuk menjadi perhatian bersama untuk Indonesia yang lebih baik
MASYARAKAT PERS DAN PENYIARAN INDONESIA (MPPI) baru saja mendapatkan naskah RUU Perfilman draf tanggal 2 September 2009, yang ternyata akan segera disahkan dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 8 September 2009, padahal masyarakat sama sekali belum dilibatkan secara penuh dalam proses pembahasannya. Kesan memaksakan pengesahan RUU Perfilman saat masa jabatan anggota DPR-RI 2004-2009 tinggal menghitung hari sangat disayangkan, karena substansi RUU Perfilman sangat jauh dari yang diharapkan. Selain bersifat otoriter, RUU Perfilman juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi, melanggar hak asasi warga negara, mengkriminalisasi perfilman dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ada. RUU Perfilman ini jauh lebih buruk dari UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman yang akan digantikannya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai “rumah baru” perfilman menggantikan almarhum Departemen Penerangan, ternyata lebih fasis, lebih otoriter dari Orde Baru.
Oleh karena itu, MPPI dengan tegas menolak RUU Perfilman untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI periode 2004-2009. 
Sesungguhnya, Film merupakan salah satu media komunikasi, selain media komunikasi lainnya seperti Suratkabar, Majalah, Radio, Televisi, dan Buku sebagai media konvensional. Sekarang telah lahir media baru yang bersifat konvergensi dan multimedia.
Regulasi untuk media konvensional tersebut, di negara demokrasi di dunia, dikenal dengan dua jenis regulasi. Pertama, regulasi terhadap media yang tidak mempergunakan ranah publik (public domain), seperti suratkabar, majalah, buku, dan juga film. Kedua, regulasi terhadap media yang mempergunakan ranah publik yang ketersediaannya sangat terbatas, seperti radio dan televisi yang mempergunakan frekuensi (spektrum gelombang radio).
Untuk media yang tidak mempergunakan ranah publik, pengaturannya lebih mengutamakan prinsip self regulatory. Seperti yang terjadi terhadap suratkabar, majalah dan buku. Kegiatan perbukuan termasuk penerbitan buku, sama sekali tidak memerlukan undang-undang khusus dan tidak memerlukan izin. Untuk Pers, ada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang isinya lebih mengutamakan prinsip self regulatory (pengaturan diri sendiri) dan sejak tahun reformasi suratkabar, majalah tidak memerlukan izin terbit (lagi).
Untuk media elektronik yang mempergunakan frekuensi sebagai public domain, diperlukan regulasi yang lebih ketat, karena media elektronik mempergunakan ranah publik yang harus ditujukan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di negara-negara demokrasi di seluruh belahan dunia, badan regulatornya bersifat independen, atau dikenal dengan independent regulatory body, seperti Federal Communications Comission (FCC) di Amerika Serikat, atau ICASA (Independent Communication Authority) di Afrika Selatan. Di Indonesia, badan regulatornya adalah Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah. Untuk media elektronik diperlukan izin penyelenggaraan penyiaran, karena dia mempergunakan ranah publik.
Kalau begitu, di mana posisi Film? Film sama sekali tidak mempergunakan ranah publik, kecuali disiarkan di media elektronik televisi. Dengan demikian sebenarnya kegiatan perfilman atau usaha perfilman, prinsipnya sama dengan pers: yakni suratkabar dan majalah, dan juga buku. Maka, seharusnya sama sekali tidak memerlukan izin usaha perfilman. Izinnya sudah melekat pada saat ia mendirikan perusahaan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. 
Dalam regulasi tentang perfilman, esensinya adalah perlu atau tidakkah mekanisme lembaga sensor? Di negara-negara demokrasi dunia mana pun, sensor dan lembaga sensor, harus tidak ada ! Karena sensor dan lembaga sensor adalah ciri-ciri negara otoriter. Sudah pasti publik harus dilindungi, tetapi bukan dengan lembaga sensor yang kejam. Negara-negara demokrasi di dunia mempergunakan Badan Klasifikasi sebagai usaha melakukan perlindungan terhadap penonton, khususnya anak-anak.
Sesungguhnya, Mahkamah Konstitusi sendiri dalam keputusannya tentang Judicial Review atas UU Perfilman Tahun 1992 dan Lembaga Sensor mengatakan bahwa Lembaga Sensor dan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman adalah Conditionally Constitutional. Artinya, untuk sementara UU Perfilman itu diterima dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sampai dengan adanya UU Perfilman baru yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sayangnya, justru RUU Perfilman (versi Panja Komisi X DPR RI tentang RUU Perfilman tanggal 2 September 2009) saat ini pada dasarnya sama saja buruknya dengan UU Perfilman sebelumnya, bahkan keinginan melakukan intervensi dan kontrol jauh lebih tinggi dari UU Perfilman sebelumnya. 
Sebenarnya ketika Film diletakkan di bawah koordinasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya yang dikembangkan adalah dukungan untuk pengembangan kualitas dan perlindungan film nasional, tanpa harus melakukan sensor dan campur tangan terlalu jauh mengontrol kegiatan dan usaha perfilman.
RUU Perfilman ini tampak masih bersifat otoriter dan represif. Melakukan kontrol dan intervensi yang terlalu jauh terhadap kegiatan perfilman dan usaha perfilman serta dalam beberapa bagian tertentu tidak jelas, hal itu dapat dilihat:
1. Membedakan kegiatan perfilman dan usaha perfilman sesungguhnya membuat RUU Perfilman ini menjadi diskriminatif, dan karenanya syarat-syaratnya pun sangat diskriminatif.
2. Isi Pasal 6 bersifat sangat karet, yang bisa diterjemahkan sesuai dengan penafsiran penguasa. Sementara film sebenarnya tidak banyak berbeda dengan suratkabar, majalah dan buku.
3. Pasal 7, tampak dengan setengah hati menerima klasifikasi, sekedar menyantumkan ada klasifikasi. Bahkan dalam ketentuan umum tidak terdapat apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Pasal 7 ini digugurkan dengan sendirinya oleh Pasal-pasal tentang perlunya sensor dan lembaga sensor. Anehnya, terdapat lagi diskrimasi, dan tidak konsisten, yaitu terhadap Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Film dengan klasifikasi usia 21 tahun ke atas boleh dipertontonkan jam 23.00 – 03.00 di televisi, sementara ditempat pertunjukan umum tidak boleh. Peraturan apa ini? Diskriminatif dan sangat aneh .
Klasififikasi FILM, adalah bagian sangat penting dari regulasi perfilman yang demokratis. Seharusnya dijelaskan dan diuraikan secara terperinci dan mendalam. Namun demikian, karena semangat dan sifat RUU ini adalah otoriter, tidak demokratis, maka dapat dimengerti dengan mengerutkan dahi karena memang semangatnya lebih mementingkan Sensor dan Lembaga Sensor.
4. Selanjutnya RUU Perfilman ini masih memberikan ruang yang terlalu lebar dan terlalu luas pengaturan lebih lanjut materi RUU Perfilman ke dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang akhirnya memberikan peluang intervensi terlalu jauh terhadap kegiatan dan usaha perfilman.
5. Bila Pers Indonesia tidak lagi memerlukan izin untuk terbit, demikian juga buku, maka dalam RUU Perfilman ini hampir seluruh usaha perfilman memerlukan izin, dari Menteri Kebudayaan, Walikota atau Bupati. Terdapat lagi sesuatu pengaturan yang yang sifatnya diskriminatif, sebab bagi usaha pembuatan film tidak diperlukan izin, demikian juga dengan usaha jasa teknik film. Sementara untuk pertunjukan, pengedaran film dan seterusnya diperlukan izin. Disini tampak dengan jelas usaha pemerintah untuk melakukan kontrol dan intervensi terlalu jauh.
6. Pasal 18, juga memperlihatkan kontrol dan intervensi pemerintah yang terlalu jauh. Setiap pelaku usaha harus mendaftarkan filmnya, dan bila tidak membuat film dalam waktu 3 bulan, dinyatakan batal. Pendaftaran ini merupakan kewajiban karena mempunyai sanksi administrasi antara lain denda, penutupan dan pembubaran . Ini adalah sikap yang represif.
7. Pasal 51, dituntut adanya kompetensi terhadap pelaku kegiatan dan usaha perfilman. Hal ini jelas merupakan hal yang positip. Namun sebenarnya, pembuat undang-undang tidak cukup punya kepercayaan, dengan membuat peraturan yang mengontrol dan melakukan intervensi terhadap pelaku kegiatan dan usaha perfilman pada pasal-pasal yang lain, terutama pasal perlunya izin dan lembaga sensor.
8. Pasal 58 sampai dengan dengan Pasal 66 adalah pasal-pasal tentang sensor dan lembaga sensor. Pasal ini jelas-jelas adalah pasal kontrol negara yang otoriter sifatnya. Memang ada kata-kata yang menyatakan ada proses dialog, namun otoritas tertinggi tetap pada lembaga sensor. Bahkan, akan dibuat pula peraturan pemerintah yang menjabarkan lebih lanjut segala sesuatunya tentang lembaga sensor, termasuk pedomannya. Pasal tentang sensor dan lembaga sensor ini memperjelas dan mempertegas sifat otoriter dari RUU Perfilman ini. Seharusnya lebih baik pasal tentang sensor dan lembaga sensor, diganti dengan Klasifikasi dan Lembaga Klasifikasi Perfilman Nasional, dengan tugas dan fungsi sesuai dan taat pada prinsip negara demokrasi.
9. Akhirnya, sanksi yang bersifat pidana diberlakukan terhadap pelenggaran beberapa pasal, pelanggaran terhadap pasal 6 yang bersifat karet itu, dan juga pelanggaran terhadap Pasal 13 dan Pasal 14. Ini adalah kriminalisasi secara sengaja dan berniat buruk dalam mengontrol perfilman. Sesuatu sifat yang sama sekali tidak diperkenankan dalam negara-negara yang demokratis. Justru aneh dan ajaib, kriminalisasi yang ditolak dunia pers, kini berlangsung di dunia perfilman. Padahal diakui oleh RUU Perfilman ini, bahwa selain film sebagai karya seni budaya juga diakui bahwa film sebagai media komunikasi massa. 
Berdasarkan catatan dan fakta-fakta hukum di atas, MPPI berkesimpulan bahwa RUU Perfilman ini bersifat otoriter dan represif. Karena itu, sekali lagi harus ditolak ! Sebaiknya DPR RI dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata memberikan ruang yang lebih luas dan waktu yang cukup untuk membahas dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, sesungguhnya masyarakatlah yang akan menjadi objek dari undang-undang yang sudah disahkan itu. Sebaiknya Komisi X DPR RI tidak buru-buru mengesahkannya dan kemudian mengirimkannya ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan. RUU Perfilman ini harus dibahas kembali dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pihak pers dan Dewan Pers. Jangan terburu-buru, karena dibelakang hari akan menimbulkan banyak masalah.

Jakarta, Jumat 4 September 2009 
MASYARAKAT PERS DAN PENYIARAN INDONESIA,
Koordinator, 

___________________
Kukuh Sanyoto

Didukung dan disetujui oleh anggota MPPI:
Abdullah Alamudi Wartawan Senior 
Amir E Siregar Ketua Dewan Pimpinan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat
Agus Pambagio Direktur Public Policy Interest Group
Asef Sunara Sekretaris MPPI
Cahaya DR Sinaga Direktur Utama radio MS TRI
Hinca IP Pandjaitan Direktur Indonesia Media Law and Policy Center
Ina Ratna Mariani Dosen Komunikasi Universitas Indonesia
Sabam Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers
Wina Armada Sukardi Ketua Komisi Hukum Dewan Pers
M Ridlo Easy Ketua Harian Serikat Penerbit Suratkabar
M Sobari Budayawan

Continue Reading...


RUU PERFILMAN

September 7, 2009 - Posted by Hans Guritno - 1 Comment
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disetujui dalam Raker, 02-07- 2009
Disetujui Panja, 10-08-09

Menimbang : a. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman;

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-09
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

b. bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan umum, serta wahana promosi Indonesia di ranah internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi;

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, Panja 10-08-09
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009
Disetujui Panja, 01-09-2009

c. bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia; 

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-09
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009
Disetujui Panja, 01-09-2009

d. bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-09
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut;

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009 
Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-09
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perfilman;

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja diserahkan ke Timsin, 10-08-2009
Disetujui Timsin, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Disetujui Raker 2 Juli 2009;
Disetujui Panja diserahkan ke Timsin, 10-08-09
Disetujui Timsin, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN.
Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja, 10-08-2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja, 10-08-2009

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 23-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

2. Perfilman adalah segala hal yang berhubungan dengan film.

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009
Disetujui Panja, 01-09-2009

3. Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009
Disetujui Panja, 01-09-2009

4. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.

Disetujui Panja, 10-08-2009

5. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.

Disetujui Panja, 10-08-2009

6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.

Disetujui Panja, 10-08-2009

7. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.

Disetujui Panja, 10-08-2009

8. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. 

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

9. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Disetujui Panja, 10-08-2009

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja, 10-08-2009

11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja diserahkan ke Timsin,10-08-2009 
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009
Disetujui Panja, 01-09-2009

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja, 10-08-2009

Perfilman berasaskan: 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kemanusiaan; 
c. bhinneka tunggal ika; 
d. keadilan;
e. manfaat;
f. kepastian hukum;
g. kebersamaan;
h. kemitraan; dan
i. kebajikan.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perfilman bertujuan:
a. membina akhlak mulia;
b. mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
e. mengembangkan dan melestarikan nilai budaya bangsa;
f. memperkenalkan budaya bangsa kepada dunia internasional; dan
g. memajukan kesejahteraan masyarakat.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui, Panja 10-08-2009 (butir b, butir c, butir d, butir e, butir f, dan butir g)
Disetujui Timus, 30-08-2009 (butir a)
Disetujui Panja, 01-09-2009 (butir a)
Usulan baru di bawa ke Raker

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Perfilman mempunyai fungsi:
a. budaya;
b. pendidikan;
c. hiburan; 
d. informasi; 
e. pendorong karya kreatif; dan 
f. ekonomi. 

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja, 10-08-2009

BAB III

KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN 

Disetujui Panja, 10-08-2009

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. 

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui, Panja 10-08-2009

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:
a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. menonjolkan pornografi;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; 
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; 
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau 
f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 7

(1) Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:
a. untuk penonton semua umur;
b. untuk penonton usia 13 (tiga belas ) tahun atau lebih;
c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; atau
d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
(2) Dalam hal film untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dipertunjukkan melalui lembaga penyiaran dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat.
(3) Film untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilarang dipertunjukkan kepada khalayak umum di gedung nonbioskop atau lapangan terbuka.

Substansi disetujui Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, penambahan ayat (2) dan ayat (3) 

Pasal 8

(1) Kegiatan perfilman meliputi:
a. pembuatan film; 
b. jasa teknik film;
c. pengedaran film;
d. pertunjukan film; 
e. apresiasi film;dan 
f. pengarsipan film.

(2) Usaha perfilman meliputi:
a. pembuatan film; 
b. jasa teknik film;
c. pengedaran film; 
d. pertunjukan film; 
e. penjualan film dan/atau penyewaan film;
f. pengarsipan film; 
g. ekspor film; dan
h. impor film. 
i. jasa profesi film;

(3) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Substansi disetujui Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-2009.
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Diusulkan timus tambahan butir i, 31-08-2009

Pasal 9

(1) Pelaku kegiatan perfilman meliputi:
a. pelaku kegiatan pembuatan film; 
b. pelaku kegiatan jasa teknik film;
c. pelaku kegiatan pengedaran film;
d. pelaku kegiatan pertunjukan film; 
e. pelaku kegiatan apresiasi film;dan 
f. pelaku kegiatan pengarsipan film.
Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

(2) Pelaku usaha perfilman meliputi:
a. pelaku usaha pembuatan film; 
b. pelaku usaha jasa teknik fllm;
c. pelaku usaha pengedaran film; 
d. pelaku usaha pertunjukan film; 
e. pelaku usaha penjualan film dan/atau penyewaan film;
f. pelaku usaha pengarsipan film; 
g. pelaku usaha ekspor film; dan 
h. pelaku usaha impor film.
i. pelaku usaha jasa profesi film;

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Diusulkan timus tambahan butir i, 31-08-2009

Pasal 10

(1) Pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengutamakan film Indonesia, kecuali pelaku usaha impor film.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 11

(1) Pelaku usaha kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009 
Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009 (perbaikan redaksional)

Pasal 12

(1) Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha pembuatan film yang melakukan ekspor film untuk film produksi sendiri.

Substansi disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009 (perbaikan redaksional)
Pasal 13

Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilarang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Substansi disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 14

Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Substansi disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 15

(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:
a. usaha pengedaran film; 
b. usaha ekspor film; dan/atau
c. usaha impor film.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:
a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film; 
b. usaha pengarsipan film; dan/atau
c. usaha pertunjukan film. 
(4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak termasuk izin usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi, internet, atau telepon selular
(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi usaha pertunjukan yang dilakukan melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi atau media elektronik lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(7) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Disetujui Panja diserahkan pada Timus , 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, konkordan untuk sinkronisasi

Pasal 16

Kerja sama antarpelaku usaha perfilman, antarpelaku kegiatan perfilman, dan/atau antara pelaku usaha perfilman dan pelaku kegiatan perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Substansi disetujui Raker 2 Juli 2009
Disetujui, Panja 11-08-2009

Bagian Kedua
Pembuatan Film

Pasal 17

(1) Pembuatan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pembuatan film atau pelaku usaha pembuatan film.
(2) Pelaku kegiatan pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
(4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftarkan usahanya kepada Menteri.

Disetujui Panja, 10-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 18

(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus didahului dengan mengajukan pendaftaran pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film.
(2) Menteri melindungi pembuatan film yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
(4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran pembuatan film.
(5) Dalam hal pelaksanaan pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pendaftarannya dibatalkan.

Substansi disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 10-08-2009 
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 19

(1) Pembuatan film dilakukan dengan teknologi analog, digital, atau teknologi tertentu dan direkam pada: 
a. pita seluloid; 
b. pita video; 
c. cakram optik; atau 
d. bahan lainnya. 
(2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui proses kimia, elektronik, atau proses lainnya. 

Disetujui Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja, 10-08-2009

Pasal 20

(1) Pembuatan film dilakukan dalam bentuk film cerita dan film noncerita.
(2) Bentuk film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk berita dan materi siaran langsung yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi.

Disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 10-08-2009.
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 21

(1) Pembuatan film wajib mengutamakan insan perfilman Indonesia secara optimal
(2) Insan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penulis skenario film; 
b. sutradara film;
c. artis film; 
d. juru kamera film;
e. penata cahaya film;
f. penata suara film; 
g. penyunting suara film; 
h. penata laku film;
i. penata musik film;
j. penata artistik film;
k. karyawan film;
l. penyunting gambar film; 
m. produser film; dan/atau
n. perancang animasi. 
(3) Insan perfilman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. 
(4) Insan perfiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapat:
a. perlindungan hukum;
b. perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang beresiko;
c. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
d. jaminan sosial.
(5) Perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur harus memenuhi hak-hak anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis yang mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 10-08-2009,
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, Reposisi untuk sinkronisasi
Disetujui, Panja 02-08-2009

Pasal 22

(1) Dalam pembuatan film dapat dilakukan pembuatan iklan film.
(2) Iklan film sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan isi film.

Disetujui dalam Raker 08-08-2009, reposisi dari Pasal 23.
Disetujui Panja, 10-08-2009

Pasal 23

Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.

Disetujui dalam Raker 08-08-2009.
Disetujui Panja, 10-08-2009

Bagian Ketiga
Jasa Teknik Film

Pasal 24

(1) Kegiatan atau usaha jasa teknik film meliputi:
a. studio pengambilan gambar film;
b. sarana pengambilan gambar film;
c. laboratorium pengolahan film;
d. sarana penyuntingan film;
e. sarana pengisian suara film;
f. sarana pemberian teks film; dan/atau
g. sarana pencetakan/ penggandaan film. 

(2) Kegiatan atau usaha jasa teknik film selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 25

(1) Jasa teknik film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan jasa teknik film atau pelaku usaha jasa teknik film.
(2) Pelaku kegiatan jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
(3) Pelaku usaha jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. 
(4) Pelaku usaha jasa teknik film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan usahanya kepada Menteri.

Disetujui Panja, 11-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, sinkronisasi redaksional
Disetujui Panja, 02-09-2009

Bagian Keempat
Pengedaran Film

Pasal 26

(1) Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.
(2) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha pengedaran film.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 27

(1) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.
(2) Pelaku usaha pertunjukan film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film untuk mempertunjukkan film.

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 28

(1) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteria urutan prioritas yang jelas yang diberlakukan sama terhadap pelaku usaha pertunjukan film.
(2) Hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas yang jelas yang diberlakukan sama terhadap pelaku usaha pengedaran film.

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 29

(1) Menteri menetapkan tata edar film untuk menjamin perlakuan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
(2) Tata edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan tentang pokok-pokok hak dan kewajiban para pihak yang harus diatur di dalam perjanjian kerjasama antara para pihak;
b. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama; dan
c. sanksi atas pelanggaran kerjasama. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata edar film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Disetujui Panja, 11-08-2009

Bagian kelima
Pertunjukan Film

Pasal 30

Pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pertunjukan film dan pelaku usaha pertunjukan film.

Disetujui, Panja 11-10-2009

Pasal 31

(1) Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:
a. layar lebar;
b. media komunikasi massa elektronik dan/atau telekomunikasi informatika.
(2) Pertunjukan film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pertunjukan film:
a. di bioskop;
b. di gedung pertunjukan nonbioskop; atau
c. di lapangan terbuka.
(3) Pertunjukan film melalui media komunikasi massa elektronik dan/atau telekomunikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertunjukan film di tempat berupa:
a. penyiaran televisi;
b. internet; atau
c. telepon selular.
(4) Pertunjukan film selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Disetujui Panja, 11-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, reformulasi
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 32

Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Disetujui Panja, diserahkan ke Timus. 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 33

(1) Pelaku kegiatan pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha pertunjukan film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 11-10-2009

Pasal 34

Pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau sistem pertunjukan lainnya.

Disetujui Panja, 11-10-2009

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Menteri.

Disetujui Timus, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009

Bagian Keenam
Penjualan Film dan Penyewaan Film

Pasal 36

(1) Penjualan film dan/atau penyewaan film dapat dilakukan oleh pelaku usaha penjualan film dan/atau pelaku usaha penyewaan film berbentuk badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
(2) Penjualan film dan/atau penyewaan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi disetujui Panja, diserahkan ke Timus, 11-10-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Bagian Ketujuh
Apresiasi Film

Pasal 37

(1) Apresiasi film dilakukan oleh pelaku kegiatan apresiasi film.
(2) Pelaku kegiatan apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, sinkronisasi redaksional
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 38

(1) Apresiasi film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
a. festival film;
b. seminar/diskusi/lokakarya; dan/atau
c. kritik dan resensi film. 
(2) Apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai apresiasi film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Disetujui Panja, 11-08-2008

Bagian Kedelapan
Pengarsipan Film

Pasal 39

(1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film dan pelaku usaha pengarsipan film.
(2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.
(4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
(5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Disetujui, Panja 11-08-2008
Disetujui Timus, 23-08-2008
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, sinkronisasi ayat (3) dan ayat (5)
Disetujui Panja, 02-08-2009

Pasal 40

(1) Pelaku usaha perfilman pembuatan film menyerahkan salah satu kopi film dari setiap film yang dimilikinya kepada pusat arsip perfilman untuk disimpan sebagai arsip paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.
(2) Pelaku kegiatan pembuatan film secara sukarela menyerahkan salah satu kopi film dari setiap film yang dimilikinya kepada pusat arsip perfilman untuk disimpan sebagai arsip.
(3) Pusat pengarsipan film Indonesia secara aktif untuk memperoleh satu kopi film dokumenter yang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa.
(4) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi disetujui Panja,reformulasi diserahkan Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 23-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, reformulasi ayat (1)
Disetujui Panja, 02-09-2009

Bagian Kesembilan
Ekspor dan Impor Film

Pasal 41

(1) Ekspor dan impor film dilakukan oleh pelaku usaha ekspor film dan pelaku usaha impor film. 
(2) Pelaku usaha ekspor dan impor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia, yang masing-masing memiliki izin usaha ekspor film dan izin usaha impor film.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja diserahkan Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 42

(1) Pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang berpengaruh negatif terhadap nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa
(2) Pemerintah membatasi film impor dan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia dengan memosisikan film impor sebagai pelengkap kebutuhan pertunjukan film.

Substansi disetujui Panja diserahkan ke Timus, 12-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 43

(1) Impor film dapat dilakukan oleh perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah untuk kepentingan urusan perwakilan diplomatik atau badan internasional yang bersangkutan. 
(2) Film impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertunjukkan kepada umum dengan izin Menteri.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 44

Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor film dan impor film sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Menteri. 

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Masyarakat berhak:
a. berkreasi dan berkarya dalam bidang perfilman;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan dan usaha perfilman;
c. memilih dan menikmati film yang bermutu;
d. menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;
e. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan
f. mengembangkan perfilman.

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 47

Masyarakat berkewajiban:
a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan/atau pertunjukan film; 
b. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman; dan
c. mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film.

Disetujui Panja, 11-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, masukan uji publik
Disetujui panja, 02-09-2009

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Insan Perfilman

Pasal 48

Setiap insan perfilman berhak:
a. mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. mendapatkan jaminan sosial; 
c. mendapatkan perlindungan hukum;
d. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman; 
e. membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik;
f. memperoleh kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya; 
g. mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko;
h. menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi; dan
i. mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian.

Disetujui Panja, 11-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, masukan uji publik
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 49

Setiap insan perfilman berkewajiban:
a. memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat profesi dalam bidang perfilman;
b. melaksanakan pekerjaan secara profesional;
c. melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis; dan
d. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban 
Pelaku Kegiatan Perfilman dan Pelaku Usaha Perfilman

Pasal 50

Setiap pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan dan usaha perfilman;
b. mendapatkan perlindungan hukum;
c. membentuk organisasi dan/atau asosiasi kegiatan atau usaha yang memiliki kode etik; dan
d. mendapatkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 51

(1) Setiap pelaku kegiatan perfilman berkewajiban:
a. memiliki kompetensi kegiatan dalam bidang perfilman;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan perfilman; dan

(2) Setiap pelaku usaha perfilman berkewajiban:
a. memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat usaha dalam bidang perfilman;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam usaha perfilman; dan
c. membuat dan memenuhi perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis;

Disetujui Panja, 11-08-2009, diserahkan ke Timus.
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, sinkronisasi ayat (1)a dan (2)a
Disetujui Panja, 02-09-2009

BAB V

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN WEWENANG 
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52 

(1) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan kemajuan kompetensi insan perfilman melalui pendidikan dan/atau pelatihan. 
(2) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman.
(3) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Substansi disetujui Panja diserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, tambahan pasal
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 53

Pemerintah bertugas menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional serta memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman.
Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Substansi disetujui Panja diserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, reposisi
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 54

Pemerintah berwenang memberikan keringanan pajak dan bea masuk tertentu untuk perfilman dan memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan arsip film.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009
Substansi disetujui Panja diserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, reposisi

Pasal 55

(1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman. kompetensi insan perfilman melalui pendidikan dan/atau pelatihan. 
(2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Substansi disetujui Panjadiserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, tambahan ayat

Pasal 56

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas:
a. melaksanakan kebijakan perfilman Indonesia;
b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan perfilman daerah;
c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman;
(2) Dalam menetapkan kebijakan perfilman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah mengacu pada kebijakan perfilman nasional. 

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Substansi disetujui Panjadiserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, reposisi

Pasal 57

Pemerintah daerah berwenang untuk memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan arsip film dan memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Substansi disetujui Panjadiserahkan ke Timus
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 31-08-2009, reposisi

BAB VI
SENSOR FILM

Pasal 58

(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
(2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada umum; dan
b. penentuan kelayakan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada umum.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 59

(1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.
(2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
(4) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Disetujui Timus untuk diusulkan ke Panja, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 60

Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sensor film.

Disetujui Panja, 21-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, reposisi

Pasal 61

(1) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor yang mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2) Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor.
(3) Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki.
(4) Lembaga sensor film mengembalikan iklan film yang tidak sesuai dengan isi film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki.
(5) Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009

Diurutkan kembali
Pasal 62 (64)

(1) Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah.
(2) Anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Anggota lembaga sensor film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 63 (62)

Lembaga sensor film dibantu oleh:
a. sekretariat; dan
b. tenaga sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, reposisi
Pasal 64 (63)

(1) Menteri mengajukan kepada Presiden calon anggota lembaga sensor film yang telah lulus melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemangku kepentingan perfilman.
(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memilih calon anggota lembaga sensor film bekerja secara jujur, terbuka, dan objektif.
(5) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:
a. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
d. memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran; dan
e. dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009, diserahkan ke timus ayat (1) s/d (4)
Disetujui Timus, 30-08-2009

Pasal 65

(1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor. 
(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. 
(4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Disetujui Timus diusulkan ke Panja, 22-08-2009.
Disetujui Panja, 24-08-2009

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. apresiasi dan promosi film;
b. pembentukan lembaga pendidikan perfilman;
c. pengembangan ilmu dan teknologi perfilman;
d. sinematek;
e. kine klub; 
f. museum perfilman; 
g. memberikan penghargaan; 
h. memberikan masukan perfilman; dan
i. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 68

(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i, dibentuk badan perfilman Indonesia.
(2) Pembentukan badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. 
(3) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(4) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.
(5) Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Presiden.
Disetujui Panja diserahkan ke Timus danTimsin, 11-08-2009
Disetujui Timus/Timsin, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 69

Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 bertugas untuk: 
a. menyelenggarakan festival film di dalam negeri;
b. mengikuti festival film di luar negeri ;
c. menyelenggarakan pekan film di luar negeri;
d. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri; 
e. memberikan masukan untuk kemajuan perfilman;
f. melakukan penelitian dan pengembangan perfilman;
g. memberikan penghargaan; dan
h. memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus dan Timsin, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, menambah butir f.
Disetujui Panja, 02-09-2009

Pasal 70

(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berasal dari: 
a. pemangku kepentingan; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 71

(1) Setiap film yang meraih prestasi tingkat nasional dan/atau tingkat internasional, wajib diberi penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi disetujui dalam Raker 2 Juli 2009.
Disetujui Panja, 11-08-2008
Disetujui Timus/Timsin, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 72

(1) Insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman, dan pelaku usaha perfilman yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan perfilman diberi penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disetujui Panja diserahkan ke Timsin, 11-08-2009
Disetujui Timus/Timsin, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

BAB IX

PENDIDIKAN, STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 

Pasal 73a

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman.

Pasal 73

(1) Insan perfilman harus memenuhi memiliki standar kompetensi.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.
(4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Substansi disetujui Panja diserahkan ke Timus, 11-08-2009.
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

BAB X
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan perfilman menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku kegiatan, pelaku usaha, dan masyarakat. 

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 75

Pengelolaan dana perfilman dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Disetujui Panja, 11-08-2009

Pasal 76

Sumber pendanaan untuk perfilman dapat diperoleh dari:
a. pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah;
b. masyarakat melalui berbagai kegiatan;
c. kerja sama yang saling menguntungkan;
d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 11-08-2009

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) , Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Disetujui Panja, diserahkan ke Timus dan Timsin untuk sinkronisasi. 
Disetujui Timus, 22-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009

Pasal 78

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat berupa: 
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara; dan
d. pembubaran/pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disetujui Panja, 19-08-2009

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Disetujui Panja, 20-08-2009

Pasal 80

(1) Setiap orang yang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(3) Penanganan perkara terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Panja, 20-08-2009

Pasal 81

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada 
a. korporasi; dan/atau
b. pengurus korporasi;
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
b. pencabutan izin usaha.

Disetujui Panja, 20-08-2009

Pasal 82

Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:
a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi;
b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau
c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut.

Disetujui Panja, 20-08-2009

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang-Undang ini berlaku anggota lembaga sensor film yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan anggota lembaga sensor film sesuai dengan Undang-Undang ini.

Substansi disetujui Panja, 11-08-2009 
Disetujui Panja, 20-08-2009
Disetujui Panja, 24-08-2009
Disetujui Timus, 30-08-2009, sinkronisasi

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. Pelaku usaha pertunjukan film wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
b. Pelaku usaha pembuatan film wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
c. Insan perfilman harus memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Disetujui Timus, 31-08-2009
Disetujui Panja, 02-08-2009

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) harus sudah terbentuk paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

b. badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dan peraturan pelaksanaannya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk atau diubahnya badan tersebut oleh Pemerintah.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disetujui dalam Raker 2 Juli 2009

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR…….

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG

PERFILMAN
I. Umum 
Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara lain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film dari rumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunya paradigma baru. 
Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Dengan demikian, film merupakan pranata sosial (social institution) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.
Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Segala hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan usaha yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. 
Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membina persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengembangkan dan melestarikan nilai budaya bangsa, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan untuk memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.
Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan deplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor. 
Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.
Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.
Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa perfilman harus menempatkan Tuhan sebagai hal yang suci dan agung.
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa perfilman harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang hidup di seluruh wilayah negara Indonesia.
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perfilman membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa perfilman harus diselenggarakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan. 
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa perfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa perfilman diselenggarakan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kebajikan” adalah bahwa perfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas. 

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” adalah bahwa kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam kegiatan perfilman harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Pasal 6
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” adalah bahwa isi film dilarang mempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkan khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “menonjolkan pornografi” adalah bahwa isi film menampilkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “memprovokasi” adalah bahwa film berisi hasutan yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama” adalah bahwa isi film berisi penistaan, pelecehan, penghinaan, dan penodaan ajaran agama. 

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sumber daya dalam negeri” meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia.

Pasal 12
Yang dimaskud dengan “integrasi vertikal” adalah penguasaan sumber penerimaan pasokan film dan/atau pemberian pasokan film kepada pihak lain dari hulu sampai hilir yang terdiri atas dua jenis usaha atau lebih. 

Pasal 20
Yang dimaksud dengan “film cerita” adalah semua film yang mengandung cerita, termasuk film eksperimental dan film animasi. 
Yang dimaksud dengan “film noncerita” adalah semua film yang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi, film iklan (film yang memuat materi iklan), film ekperimental, film seni, film pendidikan, dan film dokumenter.

Ayat (5)
Yang dimaksud “perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur” adalah perlindungan terutama mengenai pemenuhan hak belajar dan hak bermain.

Pasal 22

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “iklan film” termasuk di dalamnya poster, stillphoto, slide, klise, thriller, banner, pamflet, brosur, baliho, spanduk, folder, plakat, dan sarana publikasi dan promosi lainnya.

Pasal 29
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tata edar” mencakup antara lain:
a. ketentuan tentang mekanisme dan pokok-pokok hak dan kewajiban para pihak yang harus diatur di dalam perjanjian kerja sama antara para pihak;
b. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama; dan 
c. sanksi atas pelanggaran kerja sama tersebut dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh kepada semua pelaku usaha pembuatan, pengedaran dan pertunjukan film.

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tempat” adalah ruang berupa gedung maupun bukan gedung yang diperuntukkan bagi pertunjukan film, selain bioskop.
Huruf c 
Cukup jelas.
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “media elektronik lainnya” adalah alat/media yang dapat digunakan untuk mempertunjukkan film seperti internet, telepon seluler, atau alat/media lainnya.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan “sistem pertunjukan lainnya” adalah sistem pertunjukkan film lain pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 52 
Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pembuatan film, antara lain melalui ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk sentra film.

Pasal 54
Yang dimaksud dengan “pajak daerah dan retribusi tertentu” adalah keringanan pajak dan bea masuk untuk ekspor film, impor bahan baku dan peralatan film, serta pajak dan retribusi daerah atas pertunjukan film.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip dialog” adalah mengundang pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor.
Yang dimaksud dengan “pemilik film yang disensor” adalah pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan deplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah. 

Ayat (3)
“Berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam ketentuan ini bukan merupakan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 64

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan perfilman” adalah Pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman, serta masyarakat.

Pasal 69
Huruf a 
Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara festival film di dalam negeri.
Huruf b 
Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya lembaga yang mengikuti festival film di luar negeri.
Huruf c 
Badan perfilman Indonesia tidak dimaksudkan satu-satunya lembaga penyelenggara pekan film.

Huruf g
“Fasilitas pendanaan pembuatan film tertentu” dalam ketentuan ini hanya diberikan terhadap film yang bermuatan pendidikan, budaya, patriotisme, dan sejarah perjuangan bangsa serta yang berpotensi meraih prestasi internasional.

Ayat (2) 
Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya digunakan untuk biaya operasional.

Continue Reading...


« Older Entries